Pantai Bingin di Uluwatu, yang jadi favorit turis dan peselancar, bakal mengalami perubahan besar. Pemerintah mengumumkan bahwa lebih dari 40 bangunan di area tersebut dianggap melanggar aturan tata ruang dan lahan, sehingga mulai 21 Juli 2025 dilakukan pembongkaran paksa.
Para pelaku usaha di kawasan Bingin sudah menerima surat pemberitahuan resmi dari Pemerintah Daerah Badung, Bali, dalam dua bulan terakhir, yang meminta mereka memperbaiki struktur bangunan dan penggunaan lahan dalam batas waktu tertentu. Namun, pada akhirnya pemerintah tetap menilai sebagian besar bangunan tidak memenuhi ketentuan dan memutuskan untuk menindak sesuai hukum.
Satpol PP (Polisi Pamong Praja Bali) menyatakan, berdasarkan hasil investigasi, bangunan-bangunan ini kebanyakan didirikan secara ilegal, tanpa izin yang sah, bahkan ada yang menempati tanah milik negara.
Bupati Badung, Adi Arnawa, mengatakan warga dan pelaku usaha sudah tahu kalau bangunan itu berdiri di atas lahan bukan milik pribadi, jadi mereka harus bertanggung jawab. Ia menegaskan, sikap pemerintah sangat tegas dan akan menjalankan semua rekomendasi pembongkaran dari hasil investigasi provinsi dan Satpol PP.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan gangguan atau provokasi yang tidak perlu, dan menegaskan: “Masyarakat kita sudah paham betul lahan apa yang mereka pakai. Sekarang tinggal mengembalikan lahan ke fungsi yang benar.”
Pemerintah juga menekankan sudah menggunakan berbagai cara untuk memberi tahu para pelaku usaha, termasuk surat, pengumuman, dan pesan WhatsApp, supaya tidak ada yang bisa beralasan “tidak tahu” untuk menghindari tanggung jawab.
Seorang pelaku usaha di Pantai Bingin yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dulu tempat ini cuma desa nelayan, lalu seiring pariwisata berkembang, mereka mulai menginvestasikan banyak tenaga dan uang untuk membangun fasilitas. Ia mengeluh: “Kalau kami melanggar, kenapa pemerintah selama 30 tahun ini tidak pernah menghentikan? Sekarang semuanya dirobohkan, apa pemerintah juga tidak perlu introspeksi?”
Saat ini, bangunan yang terkena dampak pembongkaran meliputi penginapan, restoran, fasilitas wisata, dan vila pantai, total 45 unit. Pelanggarannya mencakup pendudukan lahan ilegal, pelanggaran aturan lingkungan dan tata ruang, bahkan berdampak pada kawasan konservasi alam.
Kalau kamu mau cari hidden gem pantai lainnya, dan tahu lebih banyak soal tempat makan & main di Uluwatu:
Uluwatu adalah salah satu kawasan paling populer di selatan Bali, terkenal dengan tebing-tebing spektakuler, pantai yang memesona, dan spot surfing kelas dunia. Suasananya penuh romantisme tropis—cocok banget buat nikmatin sunset dan waktu santai. Kalau kamu juga mau nginep di Uluwatu, cek aja rekomendasi makan, minum, dan main yang udah kami susun rapi biar liburanmu makin seru: 【Panduan Uluwatu】Rekomendasi Tempat Wisata, Makan, Minum, dan Main di Uluwatu
FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan):
- Kenapa pemerintah bongkar bangunan di Pantai Bingin?
Pemerintah bilang bangunan-bangunan itu melanggar aturan tata ruang dan penggunaan lahan, plus ada yang ilegal pakai tanah negara. Makanya, mereka ditertibkan sesuai hukum. - Kapan pembongkaran dimulai?
Proses bongkar sudah mulai sejak 21 Juli 2025, dan bakal terus jalan sampai semua bangunan ilegal habis. - Bisa ngajuin keberatan atau banding ke pemerintah?
Banyak pengusaha udah coba negosiasi sama pemerintah daerah, tapi nggak ada titik temu. Pemerintah bilang, nggak bakal nerima usulan baru lagi. - Pariwisata bakal kena dampak?
Jangka pendek, aktivitas wisata di Pantai Bingin mungkin terbatas karena proses bongkar. Tapi jangka panjangnya, ini bagus buat bikin lingkungan wisata yang legal dan aman. - Bangunan apa aja yang dibongkar?
Mulai dari homestay, villa pantai, restoran, sampai hotel kecil — total 45 bangunan. Semuanya diduga dibangun ilegal atau pakai tanah tanpa izin.
