Kesimpulan dulu ya: Sampai berita ini ditulis, pungutan wisatawan Bali (IDR 150,000) cuma dibayar sekitar 40% turis aja. Soalnya di bandara nggak ada pemeriksaan wajib QR code pajak, kurang rambu-rambu yang jelas, jadi celahnya gede banget. Meskipun sekarang belum diperiksa secara ketat, tetap disaranin bayar online sebelum berangkat biar punya bukti, biar nanti kalau aturannya diperketat nggak kena sanksi atau ribet pas masuk.
Mulai Februari 2024, selain biaya visa, turis yang ke Bali harus bayar pungutan wisatawan sebesar USD$10 (atau IDR 150,000). Tapi banyak turis yang nggak patuh, sampai pemerintah setempat bahas kemungkinan ngasih hukuman buat pelanggar. Salah satu usulannya adalah larang turis yang belum bayar masuk ke Bali.
Tantangan dan Masalah Penerapan Pungutan Wisatawan Bali
Pemerintah Bali lewat Peraturan Daerah No. 6 tahun 2023 mewajibkan turis asing bayar pungutan wisatawan, bisa dibayar online dari jauh-jauh hari. Tapi cuma sekitar 40% turis yang patuh, sisanya 60% kabur dari kewajiban ini.
Penyebab Utama:
- Kurang pengingat yang jelas: Selain beberapa spanduk, di area kedatangan bandara hampir nggak ada petunjuk lain yang ngajak turis bayar pajak.
- Bandara nggak periksa QR code pajak: Petugas bea cukai atau bandara saat ini nggak minta QR code, jadi turis bisa lewat aja tanpa hambatan.
Sampai sekarang, cuma sekitar IDR 300 miliar setahun yang masuk dari pungutan wisatawan, yang artinya masih ada celah besar dalam penerapannya.
Rencana Pemerintah untuk Memperketat Penerapan
Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) berencana merevisi aturan terkait pajak wisatawan. Poin utamanya meliputi:
-
Menetapkan sanksi spesifik:
-
- Ketentuan detail larangan perjalanan masih perlu dikaji lebih lanjut, biar prosesnya transparan dan adil.
-
Memperbaiki sistem pemeriksaan:
-
- Rencananya bakal ada pemeriksaan QR code di bandara, tapi harus dipastikan nggak bikin antrean panjang di pintu masuk.
- Saat ini beberapa tempat wisata udah minta pengunjung tunjukin QR code, pola ini mungkin bakal diperluas.
-
Menghapus opsi pajak lewat hotel:
-
- Karena banyak turis asing milih nginep di vila atau akomodasi non-hotel, jadi nggak bisa andelin hotel buat narik pajak wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, bilang: “Sistemnya harus dirancang dengan matang biar pajak wisatawan bisa diterapkan sepenuhnya.”
Rencana ke Depan
Berdasarkan situasi saat ini, pemerintah belum berniat menaikkan pajak wisatawan. Fokusnya adalah menyempurnakan sistem pemungutan dan pelaksanaannya. Tahun 2025, DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali bakal bahas revisi peraturan daerah terkait dalam rapat paripurna, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang ada dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Kamu bisa bayar lewat platform online, nanti dapat QR code sebagai bukti bayar pajak. Beberapa tempat wisata juga minta QR code ini.
3. Kalau gak bayar pajak wisata, gimana konsekuensinya?
Pemerintah lagi mikirin buat ngelarang turis yang gak bayar pajak masuk Bali, atau sanksi lain. Tapi aturan pastinya masih dikaji.
4. Hotel bisa bantu bayarin pajak wisata gak?
Sementara ini belum ada pengaturan kayak gitu. Saran sih, bayar langsung di platform online aja.
5. Uang pajak wisata dipakai buat apa?
Sampai sekarang, detail penggunaan dana belum diumumin. Tapi rencananya, pajak ini bakal dipakai buat ningkatin infrastruktur wisata dan program lingkungan.
📩 Gabung Sekarang ‘Panduan Liburan Bali’, Jadi Ahli Liburan Bali!
Dengan berlangganan gratis, kamu akan dapat:
✅ Berita terbaru seputar Bali, biar kamu selalu update info traveling
✅ Panduan lengkap biar itinerary kamu hemat dan bebas drama
✅ Rekomendasi hidden gem dan peta kuliner lokal eksklusif
✅ Konten yang nggak bakal kamu temuin di grup Facebook
✅ Kumpulin saran itinerary paling banyak dari teman-teman, biar tiap trip mulus tanpa hambatan
Cukup pakai akun Google atau Facebook, registrasi jadi gampang banget!
